Gubernur Dedi Mulyadi terus mendorong para kepala daerah untuk berani dan tegas menata kota demi tercapainya tata ruang yang tertib, aman, dan berkelanjutan.
Dedi Mulyadi menekankan pentingnya keberanian politik dalam mengambil keputusan sulit seperti penertiban bangunan liar, pemulihan sempadan sungai, dan pengaturan kawasan resapan air untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi.
Kebijakan ini bertujuan menjaga kelangsungan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga melalui ruang publik yang lebih layak huni.
Dalam pelaksanaannya, Dedi Mulyadi mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk mengutamakan langkah preventif. misalnya memperketat perizinan pembangunan dan mensyaratkan infrastruktur penampung air oleh pengembang sehingga pembangunan baru tidak memperparah banjir dan longsor.
Pendekatan itu juga mencakup evaluasi tata ruang yang sedang berjalan serta sinergi dengan kementerian terkait untuk menjamin kepatuhan dan kesinambungan kebijakan.
Dedi Mulyadi mendorong kepala daerah mengedepankan kebijakan berbasis risiko bencana dan data teknis, bukan semata kepentingan administratif atau tekanan politik jangka pendek.
Ia menekankan perlunya relokasi terencana pada pemukiman yang berada di zona rawan sebagai bagian dari strategi pemulihan kapasitas sungai dan kawasan resapan.
Selain itu, penguatan birokrasi dan digitalisasi perizinan menjadi bagian dari solusi agar proses penataan lebih transparan dan efisien.
Untuk mendukung transformasi kota, Dedi Mulyadi juga menyerukan peningkatan partisipasi publik dan kolaborasi lintas sector akademisi, masyarakat, serta swasta dalam perencanaan maupun pengawasan penataan ruang.
Dengan begitu, keputusan penataan tidak hanya bersifat top-down tetapi mendapat legitimasi publik, sehingga implementasi kebijakan berjalan lebih lancar dan berkelanjutan.